Mataram Aktual
Siti Fitriani Bakhreisyi
Berita DaerahMataramPemerintahan Lokal

Langkah dan Upaya DPRD Kota Mataram dalam Mendukung Transparansi APBD

MATARAM – DPRD Kota Mataram terus berupaya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan perencanaan dan penganggaran APBD. Hal ini terutama penting untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan dan pengendalian pokok-pokok pikiran (pokir) dari anggota dewan.

Salah satu anggota DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, yang merupakan perwakilan dari dapil 4 Selaparang dan partai NasDem, menegaskan bahwa semua rekomendasi dari KPK telah disikapi dengan menjalankan fungsi dewan sebagaimana mestinya. Ia menjelaskan bahwa pengawasan menjadi salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh dewan, yang mencakup seluruh pertanyaan dan himbauan dari KPK.

Langkah konkret yang akan diambil DPRD Kota Mataram termasuk melakukan audit internal secara periodik, melibatkan auditor independen, serta memberikan akses publik terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD. Dengan demikian, setiap upaya penyisipan pokir dapat diminimalisir dan transparansi bisa terus terjaga.

Dalam memastikan bahwa seluruh usulan proyek atau kegiatan benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, DPRD Kota Mataram telah menerapkan mekanisme transparansi. Siti Fitriani Bakhreisyi menekankan pentingnya mengadakan forum diskusi terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar setiap suara masyarakat dapat terdengar dan diakomodasi secara adil.

Selain itu, DPRD juga memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka kanal pengaduan dan usulan secara online, yang dapat diakses oleh seluruh warga. Proses perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan ini akan memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang mendominasi pengambilan keputusan.

Dengan langkah-langkah konkret dan mekanisme transparansi yang dijalankan oleh DPRD Kota Mataram, diharapkan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran APBD dapat berjalan sesuai rekomendasi KPK dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam proses ini, sebagaimana diungkapkan oleh Siti Fitriani Bakhreisyi. (sahri)

Related posts

Reses H. Abdullah: Masyarakat Mapak Indah Usulkan Pembangunan Infrastruktur Vital

MataramAktual

Pasar Murah di Pura Jagadnatha Sangkara Hyang Rayakan Hari Jadi Kota Mataram

MataramAktual

Ketua DPC PPP Ziaurrahman Kumpulkan 400 Relawan Emak-Emak dalam Tasyakur dan Penguatan Basis Pemenangan Paket AQUR di Kota Mataram

MataramAktual

Leave a Comment